Oleh: Vina Rumbewas I
PAPUAinside.com, WAMENA—Mengakhiri konflik dua kelompok warga yang terjadi di Distrik Wouma-Jayawijaya, tiga pemimpin daerah yakni Lanny Jaya, Nduga dan Jayawijaya sepakat membantu membayar kompensasi kepada kelompok yang dua warganya meninggal dunia.
Penyerahan kompensasi senilai Rp 2,5 milIar tersebut diantarkan langsung oleh tiga kepala daerah ini kepada warga terlibat konflik yang bermukim di daerah Ilekma-Wamena, Rabu (12/1/2022) dikawal pihak keamanan.
Pembayaran kompensasi sebesar Rp 2,5 milIar ini diberikan kepada dua keluarga korban yang meninggal dunia, dimana Rp 1 miliar untuk keluarga korban pertama dan Rp 1,5 miliar untuk keluarga korban kedua.
Bupati Lanny Jaya Befa Yigibalom dalam jumpa pers menyatakan bahwa keluarga besar Nduga yang menjadi korban dalam konflik yang terjadi Sabtu (8/1/2022) dan Minggu (9/1/2022) lalu akhirnya bisa menerima upaya perdamaian yang dilakukan pemerintah.
“Kami sudah kerja keras dan hasilnya kami sudah dapati bersama, bahwa masyarakat pada prinsipnya telah menerima perdamaian. Keluarga besar terutama masyarakat Nduga secara kekeluargaan telah menerima segala daya upaya yang dilakukan oleh bupati Nduga yang luar biasa, dan diback-up bupati Jayawijaya dan saya bupati Lanny Jaya bersama seluruh unsur TNI/Polri.” ungkapnya, Rabu (12/1/2022).
Pada kesempatan itu, Befa menegaskan bahwa sumbangan dana yang diberikan tersebut bukan untuk pembayaran kepala atau nyawa, namun karena himbauan tiga bupati telah diterima masyarakat yang siap berdamai.
“Dana ini bukan bayar kepala atau nyawa, tapi karena dasarnya himbauan tiga bupati terutama bupati Nduga sudah diterima masyarakat. Sehingga tiga bupati berpartisipasi menyelesaikan perdamaian secara utuh dan menyeluruh,” jelasnya.
Sebagai Ketua Asosiasi Bupati Se-Pegunungan Tengah Papua, Befa Yigibalom juga berterimakasih kepada bupati Nduga yang telah bekerja keras selama beberapa hari ini sehingga pada akhirnya masyarakat dapat menerima perdamaian.
“Masyarakat Lanny Jaya termasuk juga Wouma-Lanny-Nduga yang dibawah (Wouma) juga pada prinsipnya menunggu apa yang disampaikan oleh keluarga besar Nduga –Lanny (Ilekma),” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Nduga Wentius Nimiangge menyatakan selaku keluarga besar yang memiliki masalah menyampaikan terimakasih kepada Pemda Jayawijaya dan Lanny Jaya atas kerja kerasnya.
Ia juga menilain masalah-masalah seperti ini terjadi karena banyak warga Nduga yang masuk ke Jayawijaya.
“Agar tidak ada konflik seperti ini lagi, maka apa yang pernah saya sampaikan kepada pimpinan di pusat harus diwujudkan dengan menarik semua pasukan non organik yang ada di Nduga, agar masyarakat yang mengungsi di Jayawijaya dan Lanny Jaya bisa kembali lagi ke wilayah asalnya,”jelasnya.
Bupati Nduga menjelaskan bahwa permintaan untuk menarik pasukan TNI/Polri non organik dari kabupaten Nduga dikarenakan ada 3 Undang-Undang yang diberlakukan di sana yakni Hak Milik, Hak Pakai dan Hak Kuasa, dimana kalau hak milik itu milik pimpinan KKB Ndugama Egianus Kogoya yang merasa, hak pakai milik Bupati Nduga, dan hak kuasa adalah milik Presiden RI.
“Ini yang membuat masyarakat tidak bisa kembali, sehingga saya sudah berteriak sampai kemana-mana, namun pemerintah pusat tidak mendengar suara saya, sehingga saya memilih diam,” katanya.
Namun menurutnya, dengan terjadinya konflik yang melibatkan pengungsi seperti ini maka hal ini tentu perlu menjadi cacatan pemerintah pusat. **
