PAPUAInside.com, MANOKWARI – Kepala daerah di seluruh Indonesia diminta meningkatkan upaya untuk mengendalikan inflasi di wilayah masing-masing.
Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat penyerahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 via zoom yang diserahkan Presiden Joko Widodo, Kamis (1/12/2022) di Istana Negara.
Kegiatan ini diikuti para kepala daerah melalui zoom meeting termasuk Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Purn) Drs Paulus Waterpauw bersama Sekda Papua Barat, Dance Sangkek, Ketua DP Orgenes Wonggur, Asisten II Setda Provinsi Papua Barat Melkias Werinussa dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Enos Aronggear.
Presiden dalam sambutannya mengatakan strategi besar dalam merespon tantangan ekonomi global tergambar dalam APBN 2023.
Dikatakan, APBN 2023 disusun untuk merespons tantangan global pada 2023 dan juga melanjutkan pemulihan ekonomi nasional. Tantangan yang akan direspons melalui instrumen fiskal pemerintah pusat tersebut, kata Jokowi, di antaranya untuk mengendalikan ancaman kenaikan inflasi. Di mengingatkan agar para kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan upaya pengendalian inflasi secara langsung dengan memastikan stok dan produksi barang serta jasa. ‘’Kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan upaya pengendalian inflasi secara langsung dengan memastikan stok dan produksi barang serta jasa,’’ jelaas Presiden.
Selanjutnya, kata Jokowi, APBN 2023 juga menjadi instrumen perlindungan sosial kepada masyarakat yang rentan.
“APBN juga harus mampu mendorong kelanjutan pemulihan ekonomi nasional dan juga reformasi struktural,” ujar Presiden.
Karena itu, pemerintah pusat memfokuskan enam kebijakan pada APBN 2023. Fokus pertama adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia.
Fokus kedua, ujar Jokowi, adalah akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial.
“Ini untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial antara lain melalui registrasi sosial ekonomi,” ujarnya.
Selanjutnya, untuk fokus ketiga adalah pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
“Keempat pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” kata dia.
Terakhir, fokus keenam adalah pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 meliputi belanja negara Rp3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp2.463,0 triliun, dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB)
Pada kesempatan itu Presiden Joko Widodo secara simbolis menyerahkan DIPA kepada 14 kementerian/lembaga (K/L), yaitu:
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes)
- Kementerian Pertanian (Kementan)
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek)
- Kementerian Agama (Kemenag.
- Kementerian Pertahanan (Kemhan)
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
- Kementerian Lingkungan Hidup Hidup dan Kehutanan (LHK)
- Kementerian Perindustrian (Kemenperin)
- Kementerian Luar Negeri (Kemlu)
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). **
