Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, JAYAPURA—Ponto Yelipele, MPd putra asal Kampung Walesi, Distrik Walesi, Kabupaten Jayawijaya, Papua, diangkat menjadi Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sebelumnya, pria kelahiran Wamena, 10 November 1980 ini menjabat Kasubag Tata Usaha BPMP Papua.
Ponto Yelipele bersama para Kepala BPMP Se-Indonesia di Jakarta, 25 April 2022, dilantik oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Anwar Makarim yang diwakili Sekjen Kemendikbudristek Ir. Suharti, MA, PhD di Jakarta, 25 April 2022.
Usai pelantikan, Ponto langsung ke Kupang, untuk Sertijab Kepala BPMP NTT dari pejabat lama Drs H. Muhammad Irfan, MM pada 9 Mei 2022.
BPMP sebelumnya bernama Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), tapi ada perubahan Nomenklatur Mendikbudristek Nomor 11 Tahun 2022 menjadi BPMP.
Bagi Ponto amanah dan kepercayaan yang diberikan Mendikbudristek, untuk menjabat Kepala BPMP NTT adalah tantangan sekaligus peluang.
Ponto menuturkan, tantangan adalah wilayah NTT secara karakteristik budaya dan juga tingkat kesulitan tak jauh berbeda dengan Papua. sedangkan peluang adalah ia lebih banyak belajar, khususnya bidang pendidikan lebih di NTT.
Ponto mempunyai kesan tersendiri, untuk pertama kalinya menginjakan kaki di tempat tugasnya yang baru.
“Saya disambut hangat dan terbuka, ketika tiba disana. Teman-teman di Kupang wellcome sekali. Dan ini spirit yang bagus untuk saya mulai bekerja disana,” kata Ponto di Jayapura, Sabtu (28/5/2022).
BPMP NTT terdapat 76 ASN dan 46 pegawai harian.
Saat diangkat menjadi Kepala BPMP NTT, tuturnya, perasaannya campur aduk antara bahagia, bangga dan sedih.
“Tapi saya mesti kesana, untuk melaksanakan panggilan tugas, apalagi saya pegang teguh sumpa janji seorang ASN siap menjalankan tugas dimanapun,” ungkap Ponto.
Tingkat pendidikan di NTT masih belum memadai sebagaimana di provinsi lain di Indonesia, terangnya, kalau dilihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di 5 provinsi masing-masing Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan NTT memang dibawah 34 provinsi lain di Indonesia.
“Tapi karateristiknya kan juga sama begitu di 5 provinsi ini. Bagi saya tak terlalu sulit, karena saya juga datang dari latar belakang itu, sehingga tak sulit untuk memahami dan saya bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat saya di NTT,” terang Ponto.
Alumni The University of Sydney, Australia ini menjelaskan, di NTT terutama pasca Covid-19 terjadi learning loss, terutama jenjang Sekolah Dasar (SD), dimana waktu pembelajaran tak maksimal dan masyarakat juga sulit mengakses, karena adanya pembatasan sosial.
“Anak-anak yang sebelumnya kelas 1 kini mereka ada di kelas 3, tapi pembelajaran baca tulis belum tuntas,” tukasnya.
Dikatakan, adanya kebijakan baru Mendikbudristek tentang kurikulum merdeka belajar, yang diperuntukan masa pandemi Covid-9, maka BPMP NTT terus menerus sosialisasi kurikulum merdeka belajar tersebut.
Sosialisasi kurikulum merdeka belajar ini, tutur Ponto, pihaknya telah menggelar Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek), yang dihadiri para Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Kepala Bappeda seluruh NTT di Kupang 19 Mei 2022.
“Kami terus dorong mereka siapkan anggaran, agar para guru segera mengejar ketertinggalan pembelajaran,” ucapnya.
Dikatakan pihaknya juga akan melakukan pendampingan di seluruh kabupaten/kota di NTT, sehingga pembelajaran yang tertinggal selama pandemi Covid-19 itu bisa dikembalikan.
Selamat bertugas di Bumi Flobamora Pak Ponto. **
