PAPUAInside.com, SORONG— Penjabat Gubernur Papua Barat menyerahkan DIPA Provinsi Papua Barat TA 2023 di Kota Sorong, Jumat (02/12/2022).
Dalam arahannya Gubernur mengingatkan OPD agar berhati-hati dalam penggunaan dana agar tepat sasaran yakni untuk membangun masyarakat dan tidak berakhir dengan urusan hukum.
‘’Setelah penyerahan DIPA ini, kita perlu segera mengeksekusi pelaksanaan belanjanya. Namun demikian, saya berpesan agar pengelolaan dana-dana tersebut dilakukan dengan hati-hati, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku,’’ pesan Gubernur.
Diingatkan agar APBN dan APBD jangan sampai disalahgunakan sehingga merugikan masyarakat. Jangan sampai ada kasus hukum yang menjerat pejabatpPemda yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran. APBN dan APBD adalah uang rakyat yang sudah sepatutnya kita kelola untuk kesejahteraan rakyat juga.
Setelah menerima DIPA dan Dana Alokasi TDD hari ini, pesan Gubernur bahwa sebagaimana arahan Presiden kemarin selanjutnya agar melakukan:
- Cek/periksa kembali DIPA dan alokasi TKDD
- Lengkapi syarat administrasi antara lain: penunjukan pejabat perbendaharaan, pejabat pengadaabn, pembukaan rekening dan hal-hal lain yang terkait.
- Susun rencana kerja yang terdistribusi merata disetiap bulannya.
- Segera lakukan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa agar kegiatan pembangunan efektif berjalan sejak bulan Januari 2023 sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengungkit perekonomian di kuartal pertama dan
- Tingkatkan koordinasi internal maupun ekstrenal dan lakukan secara rutin monitoring dan evaluasi dari setiap progress tahapan pelaksanaan anggaran.
- Dengan dana APBN yang dialokasikan ini agar diaksimalkan untuk dibelanjakan di asing-masing daerah dengan membelanjakan produk dalam negeri/daerah dan memberdayakan UMKM setempat serta banad usaha milik kampung (Bukam) sehingga memutar roda perekonomian daerah.
- Berkaitan dengan anggaran Pendidikan agar digunakan untuk meningkatkan kualitas siswa dan guru dan sarana dan prasarananya. Jangan sampau terjadi adanya dana Pendidikan yang tidak bisa dieksekusi atau salah penggunaan.
- Untuk dana kesehatan agar digunakan untuk meningkatkan ketahanan fisik anak-anak, ibu hamil dan pencegahan stunting serta memberikan perhatian kepada tenaga kesehatan dan sarana prasana kesehatan. Pak bupati/walikota agar terus mengawal dan memonitor perkembangan kesehatan masyarakat di wilayah masing-masing.
- Sesuai dengan arahan bapak presiden pada penyerahan DIPA dan TKDD kemarin, bahwa untuk mencapai keberhasilan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri karena semua sector pasti memiliki keterkaitan. Untuk itu diperlukan sinergi dan koordinasi yang baik dan kuat antara pemerintah daerah, kementerian keuangan, seluruh instansi vertical kementerian/Lembaga dan seluruh pihak terkait.
Selain itu, kata Gubernur Waterpauw, pesan Presiden untuk meningkatkan kualitas pelayanan public di daerah dan kelola anggaran TDK dengan terarah, terukur, akuntabel dan transparan. Selalu mempertajam kemampuan perpajakan daerah (local taxing power), namun dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudian berusaha dan kesejahteraan masyarakat, mengoptimalkan dana desa untuk mendukung pemulihan ekonomi dan percepatan penanganan kemiskinan ektrim dan terus mengembangkan potensi daerah untuk meningkatkan kemandirian, pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah dalam rangka pembentukan daerah otonomi baru.
Bupati/Walikota diingatkan agar terus memonitor perkembangan inflasi di masing-masing daerah mengingat saat ini sedang dihadapkan pada tantangan disrupsi pasokan dan tensi geopolitik yang mendorong kenaikan harga komodiats pangan dan energi.
‘’Pesan saya, pembangunan di Papua Barat ini bergantung pada kinerja kita semua. One man can only do something but together we can do everything,’’ ingatkannya. **
