Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, AMBON—PT Pertamina Patra Niaga bersama Badan Pengatur Hilir (BPH) Migas meresmikan 9 titik lembaga penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) baru melalui program BBM 1 Harga.
Peresmian ini dipusatkan di halaman Integrated Terminal Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon, Selasa (14/12/2021) ditandai dengan pemotongan pita oleh Wakil Gubernur Maluku Barnabas Orno, Executive General Manager Regional Papua Maluku Yoyok Wahyu Maniadi, dan Anggota Komite BPH Migas Basuki Trikora Putra dan Yapit Sapta Putra.
Wakil Gubernur Maluku, Barnabas Nathaniel Orno menyebutkan, peresmian Program BBM 1 Harga ini sekaligus menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Khususnya, dalam hal pemerataan harga BBM di daerah-daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil atau 3T.
“BBM Satu Harga ini merupakan jawaban dari permasalahan di Maluku,” kata Orno.
Kebijakan BBM satu harga yang dicanangkan pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan pemerataan akses BBM di seluruh Indonesia dan sebagai salah satu implementasi Instruksi Presiden (Inpres) serta merealisasikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 36 Tahun 2016 tentang percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) secara nasional sejak 1 Januari 2017.
Untuk itu, dalam penerapannya perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi ketimpangan harga bagi masyarakat.
“Dan saya percaya sungguh, Pertamina apalagi Komite (BPH) akan melakukan pengawasan ini. Kalau ada berita di media, langsung ditindaklanjuti di lapangan, kalau soal minyak. Kalau masyarakat di kampung mengeluh itu betul,” ujar Wagub.
Sementara itu, Komite Badan Pengatur Hilir dan Gas Bumi, Yapit Sapta Putra dalam sambutannya mengatakan, Pertamina senantiasa menjaga komitmen dalam mendukung program Pemerintah mewujudkan sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini ditunjukan dengan telah beroperasinya 78 titik lembaga penyalur BBM 1 Harga yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia;
Yoyok Wahyu Maniadi mengatakan di wilayah Indonesia bagian timur khususnya, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat terdapat 18 titik lembaga penyalur yang telah diresmikan dan beroperasi pada tahun 2021 ini.
Tiga di antaranya tersebar di Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD).
Secara nasional, Pertamina telah merealisasikan pengoperasian atas lembaga penyalur BBM Satu Harga sebanyak 321 titik di daerah-daerah Terdepan, Terluar dan Terpencil atau 3T.
Dari total 109 SPBU yang telah beroperasi di Regional Papua-Maluku, 45 di antaranya berada di wilayah Sales Area Retail Maluku sejak 2016.
“Khusus di tahun ini tantangan lebih berbeda dikarenakan adanya kondisi pandemic COVID 19 yang membatasi mobilisasi dan pembangunan SPBU – BBM 1 Harga. Dengan adanya SPBU ini, sekarang masyarakat dapat membeli BBM Subsidi dengan harga yang sama dengan masyarakat di daerah lain seperti di Jawa, Sumatera dan tempat lain sesuai dengan Perpres 191 Tahun 2014,” ujar Yoyok.
Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam hal pengaturan, pengawasan, dan penyediaan BBM Nasioanal, Yapit Sapta Putra turut meminta bantuan pemerintah daerah dan stakeholder terkait untuk turut mengawasi jalannya program ini. Dengan begitu, seluruh masyarakat bisa menikmati BBM bersubsidi ini secara merata, khususnya di Maluku.
“BPH tidak punya perwakilan di daerah provinsi, kita hanya ada di Jakarta, dengan keterbatasan personil dengan jangkauan luas, kita berharap BPH bisa bergandengan tangan di level Pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan pengawasan,” pungkasnya.
Pemenuhan akan realisasi kebijakan BBM 1 Harga ini merupakan wujud komitmen dari Pertamina untuk terus memberikan akses energi yang merata bagi seluruh masyarakat. (Comm, Rel & CSR Papua Maluku)
