Oleh: Nethy DS |
Papuainside.com, Jayapura— Program Tol laut yang digulirkan pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan atau disparitas harga dinilai kurang efektif karena harga tarif ongkos pengiriman barang ke Papua masih tinggi.
Keluhan tersebut disampaikan Budi Alfian, pengusaha sembako di Surabaya yang mengeluhkan tarif pengiriman barang yang masih tinggi. “Kenyataan di lapangan harga-harga barang yang dikirim ke Papua relatif tidak mengalami perubahan yang berarti meskipun pengiriman barang menggunakan kapal-kapal Tol Laut yang disubsidi. Biaya pengiriman masih tetap saja tinggi,” kata Alfian di Surabaya, sabtu (14/9).
Alfian dalam rilis ke Papauainside.com menuliskan, dirinya secara rutin mengirim sembako dua kali per bulan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke wilayah Indonesia Timur, terutama ke pelabuhan Agats di Kabupaten Asmat di Papua, dan Pelabuhan Fakfak di Papua Barat. Sembako itu untuk memenuhi kebutuhan pasar di beberapa kota di Papua dan Papua Barat.
Selain biaya pengiriman yang tinggi, mendapatkan kapal Tol Laut juga tidak mudah. “Penggunaan tol laut tidak semudah yang dibayangkan, karena setiap kami konfirmasi ke ekspedisi atau pelayaran rata-rata dijawab kalau tol laut sudah penuh. Ya terpaksa akhirnya balik ke jalur reguler, padahal kami pesan itu sudah jauh-jauh hari, hingga dua bulan sebelumnya, tapi tetap saja tidak kebagian ” papar Alfian.
Dijelaskan, tarif Tol Laut yang berlaku di lapangan juga terjadi perbedaan yang cukup besar antara harga pengiriman oleh pihak kapal dengan pihak ekspedisi (EMKL). Misalnya, untuk pengiriman ke Fak Fak, tarif untuk dry container oleh kapal sebesar Rp 3.809.500 ditambah biaya stuffing di kisaran antara Rp 3 juta sampai Rp 3,5 juta. Sementara tarif yang diberlakukan oleh ekpedisi di kisaran Rp 9 jutaan sampai Rp 11 jutaan.
Untuk tujuan pelabuhan Agats, tarif dry container sebesar Rp 3.327.500, sementara tarif yang diberlakukan oleh ekspedisi bisa mencapai sebesar Rp 15 jutaan. “Ini butuh tranparansi, sebab tarif pengiriman via tol laut antar ekspedisi bisa berbeda-beda, padahal rutenya sama,” ungkap Alfian.
Alfian berharap pemerintah pusat terutama Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menindaklanjuti keluhan di lapangan ini agar pelaksanaan subsidi untuk Tol Laut ini berjalan efektif seperti harapan pemerintah. “Saya selalu mendengar Pak Presiden Jokowi akan mengecek pelaksanaan setiap program pemerintah di lapangan. Saya ingin efektivitas subsidi angkutan barang pada Tol Laut ini juga dicek di lapangan sehingga ada perbaikan kedepan,” pungkasnya. **
