PAPUAInside.com, TIMIKA— Kondisi keamanan tidak kondusif serta pandemic covid-19 yang melanda dunia juga dua tahun terakhir berdampak pada tidak maksimalnya pembangunan fisik di Kabupaten Puncak Papua.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Puncak Willem Wandik SE, MSi saat membuka rapat paripurna pertama sidang Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Puncak Tahun 2021, masa sidang ketiga tahun 2021, di Timika, Selasa (28/09/2021).
‘’Dua factor itulah penyebab berbagai program pembangunan fisik yang sudah direncanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Puncak belum bisa terlaksana. Para kontraktor sulit untuk melaksanakan kegiatan fisik di lapangan karena takut ancaman kemanan sejak dua tahun terakhir ini yaitu sejak 2020-2021 yang tidak begitu kondusif, serta persoalan wabah covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk di Kabupaten Puncak,’’ jelasnya.
Dikatakan, kita bisa saja membuat banyak program berskala besar namun jika tidak dibarengi dengan kondisi keamanan yang kondusif, program tidak akan jalan karena pihak ketiga takut untuk bekerja.
“Daerah Puncak inikan membutuhkan pembangunan infratruktur yang banyak, karena daerah baru dimekarkan, berada di daerah tersulit, terpencil. Kami sudah mendapatkan dukungan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi melalui dana Otsus, untuk pembangunan jalan dan jembatan, lapangan terbang namun jika keamanan tidak kondusif, maka kita tidak bisa buat apa-apa,” tambahnya.
Sehingga Alumi Strata dua Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini mengimbau kepada para inteletual, politikus asal Puncak, maupun masyarakat untuk bersama-sama memberikan jaminan keamanan di Puncak, sehingga pembangunan bisa jalan dengan maksimal.
“Kita sama-sama hadirkan sorga di Kabupaten Puncak, ada keamanan yang baik, kedamaian, dengan demikian pembanguhan bisa berjalan baik, masyarakat sejahtera, maka apa yang disebut sorga yang kita impikan itu bisa dinikmati di Kabupaten Puncak,” tuturnya.
Menjawab sorotan dari DPRD terkait informasi dana 17 Miliar untuk penanganan Covid-19 yang dipotong dari dana kampung, Bupati menjelaskan bahwa dana itu tidak ditaruh dalam kas daerah APBD Puncak, sebab dana itu berada di tim Gugus Tugas penanganan Covid-19 Kabupaten Puncak dan dana itu tidak bisa digunakan sembarang, karena pengawasannya sangat ketat.
“Dana itu ada di tim gugus tugas, bisa cek disana,k ami baru pakai sebagian saja, untuk penanganan covid, banyar honor dokter, medis karena mereka yang bersentuhan langsung dengan pasien covid, persiapkan rumah sakit untuk ruang isolasi, beli vitamin, rujukan. Pemanfaatan dana itu, sesuai aturan, kalau kami gunakan sembarang, sama saja gantung leher itu,” tegasnya.
Sementara itu Ketua DPRD Lukius Newegalen,S.IP menyoroti pimpinan SKPD agar lebih banyak berada di Ilaga sehingga bisa menterjemahkan visi dan misi bupati dan wakil bupati.
“Kita mengerti kondisi di Ilaga soal keamanan dan covid, hanya saja jangan itu menjadi alasan untuk kepala OPD daerah lebih banyak di luar daerah, rajinlah naik ke Ilaga, sehingga masyarakat bisa tahu, dampak dari kehadiran pemerintah daerah, apalagi kita sudah mampu mengatasi covid sudah zona hijau kembali,” ujarnya.
Kader Partai Gerindra ini juga mendorong agar kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD perlu ditingkatkan, terutama terkait dengan program-program yang dilaksanakan di lapangan, sehingga tidak ada rasa kecurigaan antara DPRD dan pemerintah, sebab DPRD adalah Perwakilan rakyat, yang memiliki fungsi pengawasan. ** (Diskominfo Puncak)
