Oleh: Ambassador Freddy Numberi
Laksamana Madya TNI (Purn)
1. Pendahuluan
Hari Minggu, 28 Juni 2020 CNN Indonesia merilis berita dari istana bahwa Presiden Jokowi gusar terhadap kinerja Kementerian/ Lembaga yang bekerja biasa-biasa saja padahal bangsa ini sedang menghadapi masa krisis akibat pandemi Covid-19/Corona.
“Saya melihat masih banyak kita yang menganggap biasa-biasa saja, Saya jengkelnya disitu. Ini apa nggak punya perasaan” kata Jokowi.
Bagi penulis sebagai mantan birokrat pemerintah ini suatu teguran yang keras dari atasan apalagi dari Presiden RI. Disini penulis akan fokus pada masalah Papua. Berkaitan dengan perkembangan Papua dewasa ini, benar-benar ada banyak kemajuan di era Presiden Jokowi pada periode 2014-2019. Banyak masyarakat Papua (baca Orang Asli Papua) menaruh harapan kedepan pada periode Jokowi – Ma’ruf Amin 2019-2024 bahwa di Papua akan terjadi perubahan yang signifikan termasuk kasus-kasus korupsi dan pelanggaran HAM dapat diselesaikan dalam rangka mencapai “Good and Clean Government” di Papua serta aman, damai, sejahtera dan mengakhiri konflik yang ada.
Hal ini sesuai pernyataan Presiden pada kunjungan-kunjungan beliau yang lebih dari lima belas kali ke Tanah Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat).
Pada tahun 2020 lahirlah Keppres nomor 20/Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dan Inpres nomor 9/Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Bagi Masyarakat akar rumput di Papua tentunya bertanya-tanya, karena masa lalu juga banyak Inpres dan Perpres tapi hasilnya belum nampak sama sekali. Masyarakat Papua harus optimis karena Presiden Jokowi sudah membuktikan legacy beliau pada periode 2014-2019 di tanah Papua. Apalagi dalam periode kedua beliau ini, ada paradigma baru yang beliau canangkan sebagai legacy bila “termijn” beliau habis (2024).
2. Paradigma Baru
a. Pendekatan.
Paradigma Baru Presiden Jokowi tentang pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dalam meraih kesejahteraan OAP.
Pendekatan yang dipilih adalah pendekatan keamanan diubah menjadi:
(1) Pendekatan Antropologis, dengan melibatkan dan mendengarkan masyarakat setempat.
(2) Pendekatan Kesejahteraan, dengan menggenjot pembangunan di berbagai bidang untuk meningkatkan konektivitas yang berujung pada peningkatan kesejahteraan.
(3) Pendekatan Evaluatif, dengan cara ketat mengawasi pembangunan di Papua lewat kunjungan kerja rutin setiap tahun.
b. Sasaran
Sasaran pada Paradigma Baru ini fokus pada tiga hal:
1) Masyarakat Adat
– Penguatan Lembaga Masyarakat Adat dan Mekanisme Adat sesuai tujuh Wilayah Adat/ Budaya sampai suku.
– Pemetaan Tanah Adat, Pemetaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Pengembangan Seni dan Budaya.
2) Agama
Pengembangan program keagamaan, melalui:
– Mempererat hubungan solidaritas antar agama
– Penguatan dan pengembangan persekolahan (Protestan,Katolik,Islam) dari TK sampai Perguruan Tinggi.
3) Perempuan
Pemberdayaan penguatan kapasitas perempuan melalui:
– Pendidikan
Pengembangan sekolah perempuan.
– Kesehatan
Proteksi kesehatan ibu dan anak berbasis suku.
– Ekonomi
Pengembangan industri rumah tangga dan akses perempuan mendapatkan modal (perbankan).
Paradigma Baru ini didukung 5 Agenda Prioritas sebagai berikut:
(1) Kualitas Lingkunagn dan Ketahanan Bencana.
(2) Tata Kelola Pemerintahan dan Keamanan dengan tetap menghormati HAM.
(3) Transformasi Ekonomi Berbasis Wilayah Adat dari hulu ke hilir dan bersifat Tematik, Holistik, Integratif, Spasial dan Sustainable (THISS).
(4) SDM Papua yang Unggul, Inovatif, Berkarakter dan Kontekstual.
(5) Infrastruktur Dasar dan Ekonomi yang memadai.
3. Peluang dan Tantangan
a. Peluang
1) Para pemimpin di Papua (Prov. Papua dan Prov. Papua Barat) baik Eksekutif maupun Legislatif (DPRP&MPRP) harus bisa menangkap momentum ini untuk mendorong percepatan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP) dengan membuat regulasi-regulasi yang perlu dalam rangka implementasinya sesuai sasaran –sasaran yang sudah dijelaskan diatas.
2) Perlu sinergisitas semua pihak agar program-program dan pembiayaannya terukur dan tepat sasaran.
3) Evaluasi setiap saat yang dibutuhkan baik oleh Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah (Pendekatan Evaluatif).
b. Tantangan
1) Program-program ekonomi yang diturunkan harus berbasis Wilayah Adat dari hulu ke hilir. Misalnya: Peternakan babi di wilayah pedalaman/ pegunungan. Kenapa? Karena saudara-saudara kita disini secara adat dan turun temurun menggunakan babi sebagai alat tukar, alat pembayaran bila terjadi perang suku maupun mas kawin bila menikah dan lain-lain.
Pemerintah tidak boleh tabu, karena contoh sudah ada yaitu pada masa Presiden Soeharto, PT. Indotirta Suaka bisa ekspor babi hidup ke Singapura dari pulau Bulan di sekitar Batam serta tidak ada masalah sejak 1986. (sumber Kompas.com- 23/04/2009).
2) Keramba jaring apung bagi masyarakat nelayan di daerah pesisir Papua karena budayanya demikian. Termasuk bagaimana dukungan pembiayaannya.
Penutup
Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin perlu didukung oleh semua pihak terkait dalam implementasi kebijakan maupun program sesuai sasaran[1]sasaran yang telah ditetapkan dalam Paradigma Baru diatas. Dengan implementasi kebijakan maupun program yang tepat dan terukur menjadi suatu momentum untuk lebih meraih kepercayaan OAP bahwa dengan Indonesia mereka pasti lebih sejahtera. Jangan buat Presiden Jokowi gusar lagi.
Integrasi politik nasional, pada hakekatnya bersifat dinamis dan selalu mengikuti arus perubahan sosial apalagi di era globalisasi dewasa ini. Masalah[1]masalah di Papua (Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat) tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang “taken for granted” (terima apa adanya) tetapi butuh perubahan mind set (cara berfikir) dan way of acting (cara bertindak) yang terukur baik di pusat maupun di daerah khususnya OAP sendiri, dalam menilai pembangunan yang ada sebagai suatu keniscayaan untuk meraih Indonesia yang lebih aman, lebih adil, lebih damai, lebih sejahtera, lebih demokratis dan menghormati HAM sesuai harapan Presiden Jokowi.
Dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin (2019-2024), OAP harus optimis bahwa Memoria Passionis (Ingatan Penderitaan) dimasa lalu dapat diubah menjadi Memoria Fecilitas (Ingatan Kebahagiaan) dimasa mendatang dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Semoga!!!
Jakarta, 20 Maret 2021
