PAPUAInside.com, MANOKWARI—Pemerintah Provinsi Papua Barat yang bersinergi dengan Bank Indonesia dan BPD Papua meresmikan produk layanan Pemda berbasis elektronik untuk mendukung ETPD oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw di Manokwari, Kamis (09/06/2022).
Produk yang diresmikan tersebut adalah QRIS untuk membayar pajak bermotor melalui QRIS, ATM untuk membayar pajak dan retribusi daerah serta peresmian sua pasar yang menggunakan pembayaran QRIS yaitu City Mall (MCM) dan Kalawai Mart.
Peresmian ini sebagai langkah cepat Pemprov Papua Barat merespon Kepres No 3/2021 tentang satuan tugas percepatan digitalisasi daerah yang bertujuan untuk mendorong implementasi eleltronifikasi transasksi pemda (ETkat PD) serta mendukung pengembangan transaksi pembayaran digital, mewujudkan keuangan inklusif serta meningkan integrasi ekonomi dan keuangan digital nasional
“Kami berharap dengan peresmian ini dapat memudahkan masyarakat dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat untuk mewujudkan kemandirian daerah serta kemudahan masyarakat dalam bertransaksi dengan QRIS,” jelas Penjabat Gubernur Paulus Waterpauw.
Peresmian tersebut dilakukan di saat kegiatan sinergi event Woman20 (W20) dan Pre event FEKBI BI Provinsi Papua Barat dengan tema “Inclusive Growth Build Resilience: Focus On Rural Women and Women With Disabilities”.
Tak hanya itu saja, guna mendukung era digitalisasi, Pemprov Papua Barat telah memiliki Cash Management System (CMS) untuk mengelola belanja daerah. CMS membantu BPKAD melakukan transaksi pencairan SP2D, karena sudah terkoneksi dan terintegrasi dengan sisten yang ada di bank, sehingga kecepatan dan rekonsiliasi data lebih tepat dan serta penyetoran pajak ke negara bisa dilakukan melalui CMS.
Penyediaan berbagai kanal transasksi pemda, baik pengeluaran dan penerimaan daerah menjadi komitmen pemda dalam inklusi transaksi non tunai khususnya melalui pengenalan produk dan jasa keuangan digital.
“Kami juga mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan sinergi guna mendukung percepatan pembentukan ekosistem ekonomi digital, sehingga diharapkan masyarakat, khususnya perempuan pedesaan dan perempuan disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam peningkatan literasi digital,” katanya.
Penjabat gubernur juga mengajak 13 kabupaten/kota di Papua Barat mengimplementasikan elektronifikasi transaksi pemda baik pengeluaran dan penerimaan daerah serta memanfaatkan digitalisasi dalam proses pemasaran dan penjualan produk.
“Hal ini guna menjadi fasilitas dan dukungan terhadap perempuan pedesaan dan perempuan dengan disabilitas sebagai potensi baru untuk peningkatan ekonomi di Papua Barat,” ujarnya. **
