Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, SARMI—United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua (Dishut-LH Papua), menggelar Lokakarya Kelompok Perlindungan Hutan Berbasis Masyarakat di Hotel Rivior, Sarmi, Rabu (18/5/20220). Kegiatan ini berlangsung hingga 20 Mei 2022.
Lokakarya ini dibuka Kepala Dishut-LH Papua Jan Jap L. Ormuseray, SH, MSi, yang diwakili Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dishut-LH Papua Aries Toteles Ap, SH, Shut, MSi, didampingi Kepala Seksi Pelatihan dan Kemampuan Bhabinkamtibmas Dit Binmas Polda Papua, AKP Mumuh.
Aries Toteles mengatakan, pihaknya minta seluruh stake holder, agar berkolaborasi menjaga dan melindungi hutan.
“Kita saat ini fokus untuk melestarikan hutan, tapi jangan masyarakat kita biarkan dia merana diatas kekayaan alam Papua yang ada,” ujarnya.
Selain itu, tuturnya, pihaknya juga melakukan pengembangan program prioritas hasil hutan bukan kayu dan juga pengembangan jasa lingkungan atau ekowisata dan lain-lain.
“Ini sebenarnya menjadi solusi kepada masyarakat adat, yang mempunyai hak ulayat, supaya mereka bisa menjaga hutan. Tapi mereka juga bisa makan,” tukasnya.
Ia pun berharap kedepan hutan Papua tak hanya dijaga oleh Dinas Kehutanan, tapi semua pihak termasuk masyarakat pemilik hak ulayat.
“Karena itu, kami mengajak semua pihak memberikan dukungan bahwa hutan Papua akan lestari, apabila peran dan kepedulian yang betul-betul tumbuh dari kesadaran masyarakat adat itu sendiri,” terangnya.
Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat
Sementara itu, Mumuh mengatakan, untuk seluruh Polda Papua ada 1.066 Bhabinkamtibmas, sedangkan untuk Polres Sarmi sendiri ada sekitar 70 Bhabinkamtibmas, yang tersebar di kampung-kampung, desa dan kelurahan.
Dengan tenaga Bhabinkamtibmas yang terbatas ini, ucapnya, hal ini dianggap belum mencukupi, untuk mengawasi hutan di Papua yang sangat luas ini, jika tak ada peran serta dari seluruh masyarakat
“Ini salah satu bentuk perpolisian masyarakat dalam bentuk kawasan atau berbasis komunitas,” katanya.
Ia mengharapkan nanti bisa terbentuk Forum Kemitraan Perpolisian Masyarakat (FKPM), untuk bersama mendeteksi segala permasalahan terkait kamtibmas di lingkungannya, memberikan pencerahan kepada masyarakat, agar hutan Papua tetap lestari dan masyarakat juga sejahtera.
“Jangan sampai hutan lestari, tapi masyarakat tidak sejahtera. Ini juga akan timbul masalah nantinya,” pungkasnya. **
