Oleh : Vina Rumbewas |
PAPUAInside.com.WAMENA – Massa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) melakukan aksi demo, Senin (13/07/2020) di Wamena menyampaikan aspirasi agar pemerintah mengembalikan roh Jayawijaya seperti dulu.
Roh Jayawjaya yang dimaksud untuk dikembalikan dalam arti kejayaan dibidang seni budaya, pendidikan, olahraga, dan bidang lainnya yang saat itu mengangkat nama Jayawijaya.
Tidak hanya itu, dalam orasinya massa juga mempertanyakan hasil tes CPNS tahun 2019 lalu, yang hingga kini belum juga diumumkan.
“Selama dua tahun tidak ada yang nampak, dari sisi music, pendidikan, olahraga sama sekali tidak ada. Kalau alasannya kejadian tanggal 23 September itu tanggungjawab dan resiko pemerintah,” ungkap Koordinator Aksi Yosep Lokobal.
Menurutnya pemerintah kabupaten Jayawijaya sudah keluar dari visi misinya walaupun program 3W (Wam, Wem, Wene) jalan namun dibidang lain dianggap tidak berjalan.
Pada kesempatan yang sama, Ketua PMKRI Arianus Lokobal, juga menyoroti belum adanya pergantian kepala OPD sejak dilantiknya pasangan Jhon-Marthin.
“Makanya tidak ada pembangunan di bidang ekonomi, social, politik, pendidikan. Sama sekali tidak ada maka segera ganti kepala SKPD-SKPD itu, karena yang ada sekarang PLT semua,” tegasnya.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua bersama Wakil Bupati Marthin Yogobi yang menerima kedatangan massa pendemo langsung merespon setiap tuntutan yang disampaikan.
Menurut Bupati Banua, ini merupakan masukan yang baik bagi pemerintahannya.
Namun terkait pelantikan pejabat menurutnya hal tersebut telah disusun pasca dilantiknya pasangan Jhon-Marthin namun tertunda karena peristiwa 23 September 2019, sehingga harus di undur di tahun 2020.
“Kita tunda untuk dilanjutkan di tahun 2020 ternyata tahun ini juga terhambat dengan situasi Covid-19, yang mana berdasarkan instruksi pemerintah pusat tidak ada pergantian OPD,” ungkapnya.
Sementara terkait pengumuman hasil seleksi CPNS Tahun 2019 menurut bupati, hasil seleksi untuk Jayawijaya telah selesai namun harus menunggu kabupaten lain karena hasil seleksi ini harus diumumkan secara serentak di seluruh Papua.
“Tes kemarin juga banyak anak-anak kita yang tes salah kuota, yang mana kuota Papua 80 persen dan non Papua 20 persen, banyak yang mendaftar di non Papua sehingga ini juga menghambat proses,” katanya.
Pada kesempatan itu bupati juga mengajak para pemuda-pemudi di Jayawijaya untuk membangun jiwa wirausaha sehingga tidak bergantu pada seleksi CPNS.
“Apapun ide usaha yang ingin disampaikan kepad kita (bupati dan wakil bupati) kami siap mendorong adik-adik, asalkan benar-benar usaha,” ujarnya.
Aksi yang digelar kurang lebih satu jam ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan TNI/Polri.
Hanya saja dalam aksi ini beberapa coordinator aksi merasa kurang puas karena merasa aksinya dibatasi oleh aparat, sehingga tidak dapat melakukan orasi dibeberapa titik kumpul yang telah disepakati, seperti Pasar Sinakma, Misi, dan Hom-hom.
“Orasi sudah direncanakan dibeberapa titik, tapi kok belum orasi aparat sudah datang angkat kita kes sini (gedung otonom), macam ini kan sudah tidak benar pada hal tidak ada niat lain-lain,” ungkap Koordinator Aksi Yosep Lokobal.
Menurutnya, dalam aksi ini masyarakat benar-benar ingin menyampaikan dan menyuarakan bahwa ingin Jayawijaya yang dulu, bagaimana Jayawijaya berjaya di bidang music, olahraga dan pendidikan.
“Kami bukan ingin melawan pemerintah kami hanya ingin memberi masukan dan ini sudah direncanakan dengan baik, dan kami sudah punya surat ijin” pungkasnya. **
