Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAinside.com, JAYAPURA–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) di Provinsi Papua, untuk meningkatkan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP). Pasalnya, nilai MCP di Papua masih rendah secara keseluruhan.
Demikian disampaikan Kasatgas Direktorat Korsup Wilayah V KPK, Ismail Hindersah di sela-sela Bimtek Pengisian MCP bagi Admin Daerah di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, Kota Jayapura, Rabu Rabu (24/11/2021).
Bimtek Pengisian MCP bagi Admin Daerah ini digelar selama tiga hari, yakni 24- 26 November 2021.
Sembilan pemda peserta bimtek pengisian MCP bagi admin daerah hari pertama yakni admin MCP Kabupaten Jayapura, Asmat, Biak Numfor, Deiyai, Dogiyai, Jayawijaya, Mappi dan Keerom.
Hindersah mengutarakan, pihaknya menggelar bimtek admin daerah, karena skor MCP di Papua masih rendah secara keseluruhan.
Oleh karena itu, tuturnya, pihaknya mendorong pemda untuk bisa menaikan nilai atau skor MCP di seluruh kabupaten/kota yang tentunya akan berpengaruh terhadap capaian MCP provinsi Papua.
“Jadi, masing-masing nilai MCP kabupaten dan kota akan menyumbangkan secara keseluruhan untuk provinsi terkait dengan 8 area intervensi yang terangkum dalam MCP,” terangnya.
Kendati demikian, ia kembali mengingatkan para kepala daerah di Papua, agar berkomitmen kuat untuk mendorong peningkatan nilai MCP.
Sebab seluruh pendampingan yang dilakukan KPK bakal sia-sia, jika tak disertai dukungan aktif dari kepala daerah.
“Memang komitmen kepala daerah dibutuhkan. Mereka harus punya visi dan misi untuk membangun daerahnya dengan program MCP atau perbaikan sistem tata kelola di 8 area intervensi KPK ini,” tandasnya.
“Tapi komitmen kepala daerah saja tidak cukup. Harus ada pula dukungan semua stake holder di dalam pemda. Tapi motor utamanya pimpinan daerah dan harus tunjukkan keseriusannya. Sebab kalau tidak diseriusi percuma kita lakukan perbaikan tata kelola,” pungkasnya.
Bimtek pengisian MCP bagi admin daerah bertujuan memberi pendampingan bagi admin MCP di seluruh kabupaten/ kota.
Dengan harapan mampu menaikan nilai MCP di delapan area intervensi KPK untuk provinsi Papua.
Dimana delapan area intervensi itu, yakni pada perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa. **
