PAPUAInside.com, JAYAPURA— Pemerintah terus berupaya menunjukkan komitmennya melakukan upaya pemulihan ekonomi, khususnya bagi wilayah Papua. Salah satunya melalui anggaran besar yang diberikan kepada Papua dan Papua Barat.
Seperti yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun 2021 untuk Provinsi Papua mencapai Rp42,47 triliun. Sementara untuk Provinsi Papua Barat, alokasi anggaran mencapai Rp16,45 triliun.
Hal itu pun sontak mendapat respon positif dari tokoh Papua, Hengky H Jokhu. Menurut Ketua LSM Papua Bangkit ini, dengan gelontoran dana besar yang diberikan sangat membantu dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya yang keberlanjutan, sehingga berpengaruh pula terhadap perkonomian di wilayah Papua.
“Itu jumlah yang sangat besar. Apabila kita mengacu pada data yang disampaikan Menteri Keuangan itu, jadi total keduanya berada di kisaran Rp 58 triliun hingga Rp 59 triliun untuk Papua dan Papua Barat,” ungkap Hengky, mengutip data yang dilansir Menkeu pada Jumat, (26/11/2021).
“Dengan jumlah besar yang telah ditransfer untuk Papua dan Papua Barat merupakan perwujudan komitmen yang tinggi dari Pemerintah Pusat. Dan itu sangat berdampak baik bagi kemajuan Papua dan pemulihan ekonomi,” lanjutnya.
Kemudian ia yang merupakan mantan Ketua KADIN Kabupaten Jayapura menegaskan sesuai dengan penyampaian dari Kemenkeu, bahwa pendanaan untuk dua provinsi ini pun lebih besar jika dibandingkan daerah-daerah lain yang punya kriteria dan kondisi serupa.
“Pendanaan untuk Papua dan Papua Barat sangat besar, termasuk Dana Otsus dan dana tambahan infrastruktur memang diberikan spesifik. Semuanya bermuara pada peningkatan perekonomian dan mengatasi masalah kesenjangan dan keterisolasian di Papua, termasuk dalam sektor pendidikan,” tuturnya.
Selain itu, Pemerintah Pusat juga terus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur yang masif, pembangunan SDM Unggul dan berkarakter melalui pendidikan tinggi dan pelatihan khusus, serta dukungan pengelolaan Dana Otonomi Khusus.
“Komitmen Pemerintah Pusat terhadap kemajuan Papua dan Papua Barat bukan hanya sebatas wacana, namun sudah menjadi sebuah program pembangunan yang telah diaplikasikan. Kami apresiasi komitmen tersebut yang kami rasakan bagi kesejahteraan terutama saat ini berdampak pada pemulihan ekonomi di masa pandemi,” ujarnya.
Selain itu, kesuksesan penyelenggaraan pekan olahraga nasional (PON) XX dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVI Papua tidak terlepas dari dukungan pembiayaan negara atau APBN dalam penyediaan berbagai infrastruktur pendukung yang dapat memberikan manfaat sosial dan ekonomi kepada masyarakat Papua dan sekitarnya.
“Sebagian masyarakat Papua sangat menikmati hasil dari penyelenggaraan PON XX dan Peparnas XVI yang sukses kemarin. Seperti yang disampaikan Bank Indonesia Provinsi Papua bahwa dampak ekonomi sepanjang pelaksanaan PON dan Peparnas di Papua mencapai Rp1,6 triliun. Kedua perhelatan tersebut mampu dan terus mendorong pemulihan perekonomian di Papua meningkat 0,7 persen hingga 1,1 persen,” ungkapnya.
Apalagi, lanjut mantan aktivis kepemudaan DPP KNPI ini, Kementerian Keuangan juga sudah menyampaikan bahwa ekonomi di Papua akan tumbuh lebih tinggi lagi, karena pada tahun 2021 pertumbuhan ekonominya jauh lebih tinggi dari nasional di atas 14 persen, ini karena Papua di drive oleh komoditas.
“Saya berharap ini menjadi momentum pembangunan bagi Papua, terutama untuk menciptakan perbaikan pada sumber daya manusia dan kesejahteraan serta mendorong sektor dan lini perekonomian untuk bangkit kembali,” tutupnya. ** (adv)
