Oleh: Vina Rumbewas |
PAPUAinside.com, WAMENA— Guna memastikan tersalurnya seluruh bantuan bagi korban terdampak konflik sosial di Wamena Jayawijaya dan Nduga, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI menggelar Rapat Koordinasi Penanganan Masyarakat Terdampak Konflik.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Grand Sartika Wamena, Selasa (05/11) diikuti perwakilan pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Nduga dan Lanny Jaya, dimana tiga kabupaten ini merupakan kabupaten yang ikut terdampak akibat konflik sosial baik yang terjadi Desember 2018 lalu di Nduga maupun yang terjadi di Wamena 23 September lalu.
“Banyak terjadi kesimpang siuran bahwa pengungsi Nduga tidak mendapat bantuan pada hal pemerintah pusat telah memberikan bantuan, makanya saya cek kesini,” ungkap Dody Usodo Hargo.S Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI kepada wartawan di Wamena, Selasa (05/11).
Khusus untuk bantuan bagi pengungsi Nduga, dari hasil pertemuan dan koordinasi bersama Pemda Nduga terungkap bahwa bantuan yang diberikan hanya sampai di pengungsi Nduga yang berada di Wamena, sedangkan warga di 4 distrik yang menjadi titik pengungsian di Nduga belum tersentuh bantuan.
“Kalau terimanya di Wamena otomatis masyarakat disana (4 distrik) tidak ada yang terima bantuan, inikan jadi pertanyaan,” ungkapnya.
Hal inilah yang dirasa perlu dilakukan rapat koordinasi di tingkat daerah untuk mendapatkan informasi langsung, dan tindak lanjut bersama kementerian terkait.
“Yang menjadi hambatan penyaluran bantuan tidak sampai di sana karena ada masyarakat yang tidak ingin menerima bantuan jika disalurkan melalui TNI/Polri. Sekarang siapa yang berani mengantar bantuan sampai ke sana tanpa pengawalan TNI/Polri,” ujarnya.
Untuk itu dirinya meminta masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu yang tidak benar.
“Kalau kita mau membantu warga Nduga masih ada warga di 4 distrik yang butuh bantuan, namun harus dipastikan bantuan tersebut benar-benar sampai ke warga yang membutuhkan,” katanya.
Sementara itu, mewakil Pemerintah Kabupaten Nduga Ricky Kapele mengatakan Selama ini Pemda Kabupaten Nduga hanya mengandalkan APBD untuk menangani masalah pengungsi.
Diakuinya pernah ada pemberian bantuan dari kementrian social namun karena penyalurannya melalui TNI sempat ditolak. Meskipun demikian setelah berkoordinasi dengan TNI akhirnya bantuan tersebut dapat disalurkan ke 9 distrik dan masih tersisa 3 distrik.
“Saya pribadi belum dapat laporan dari teman-teman OPD lain tapi sepengetahuan kami hanya kementrian social yang berikan bantuan, itu pun diserahkan di Jayawijaya kepada mereka yang mengungsi di sana,” ungkapnya.
Menurutnya, hingga kini masih ada pengungsi di 4 distrik yang belum tersentuh bantuan yakni distrik Goroptak, Paro, Yuguru dan distrik Kenyam. **
