PAPUAInside.com, MANOKWARI— Penjabat Gubernur Papua Barat Komjen Pol (Pur) Drs Paulus Waterpauw, M.Si melakukan rapat pertama dengan asisten dan para pimpinan OPD terkait di Swissbelt Hotel, Manokwari, Jumat (20/04/2022).
Rapat perdana digelar tidak berselang lama usai serah terima jabatan dari pejabat lama Gubernur Drs Dominggus Mandacan dan Wakil Gubernur M Lakotani pada pagi harinya di di Auditorium PKK Kantor Gubernur Papua Barat.
Dalam pertemuan di Swissbelt Hotel Manokwari, Jumat malam, Paulus menekankan ada 5 program pemerintah pusat yang akan disinergikan dengan program di OPD terkait di Setda Provinsi Papua Barat.
Ke lima program strategis tersebut adalah: kestabilan politik, pemerintahan dan keamanan, pemulihan pasca pandemi covid-19, pemulihan ekonomi melalui percepatan realisasi APBD dengan melibatkan pihak swasta, mengatasi kemiskinan ekstrim dengan penekanan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi, serta sosialiasi Otsus dan Daerah Otonomi Baru.
“Tanpa adanya stabilitas politik, pemerintahan dan keamanan, semua program akan sulit dieksekusi. Namun sebaliknya, jika politik keamanan terjaga, pemerintah akan berlangsung dengan baik,” jelas Paulus dalam pertemuan itu.
Hal lainnya yang harus segera dilakukan dalam kepemimpinannya di Papua Barat adalah mengambil kebijakan penanganan pasca pandemi Covid-19 dan melaksanakannya dengan upaya-upaya yang riil.
Lalu, program pemulihan ekonomi di daerah masing-masing dilakukan dengan mempercepat realisasi APBD dengan menstimulus kepada pihak swasta. “Tanpa peran pihak swasta hanya mengandalkan APBD, tidak akan bisa maksimal. Jadi peran swasta adalah kunci,” kata Paulus.
Hal lainnya adalah mengatasai masalah kemisnkinan ekstrim dengan percepatan peningkatan peran pendidikan, infrastruktur dan kesehatan, termasuk stunting yang masih ada di Papua Barat.
“Kami juga akan melakukan sosialisasi daerah otonomi baru (DOB) dan otonomi khusus (Otsus), sesuai dengan amanat UU nomor 2/2021 tentang perubahan kedua undang-undang
No 21/2021 tentang Otsus pasal 76 yang diamanatkan bahwa pembentukan DOB di Papua dapat dilakukan bersifat bottom up ataupun top down,” jelas Paulus.
Dalam pertemuan itu, Karo Umum Setda Provinsi Papua Barat Orgenes Ijie menjelaskan untuk situasi keamanan, jika dikaitkan dengan peristiwa Maybrat yang terjadi belum lama ini dan mengakibatkan 6 prajurit TNI gugur sia-sia, menandakan bahwa Papua Barat berlum aman.
“Kemudian sampai saat ini, penyerapan anggaran APBD baru 15 persen. Termasuk dalam pembagian anggaran harus berimbang,” katanya.
Sedangkan untuk tingkat kemiskinan di Papua Barat masih dikategorikan sebagai kemiskinan ekstrim.
“Kami harapkan untuk sosialisasi DOB yang penuh makna dari Bapak Gubernur,” katanya.
Hal lainnya yang disampaikan oleh Orgenes adalah masih adanya kendala dalam disiplin pemerintahan, permasalahan tanah rumah dinas gubernur hingga formasi khusus hakim untuk anak asli Papua.
Sedangkan Karo Pemerintahan Setda Provinsi Papua Barat, Agus Rumbino menjelaskan ada 4 kepala daerah yang tahun ini masa jabatannya berakhir yakni Tambrauw yang berakhir 22 Mei, lalu 3 daerah lainnya, masa jabatan kepala daerah berakhir pada 22 Agustus yakni Kabupaten Sorong dan Maybart, serta Wali Kota Sorong akan berakhir masa jabatan 30 Agustus 2022.
Kemudian, setiap tahun dilaksanakan raker bupati/wali kota dan tahun ini akan dilaksanakan di Teluk Wondama.
Sedangka penyampaian Asisten II Setda Provinsi Papua Barat, Melkias Werinussa menjelaskan isu pertambangan rakyat harus diatur secara baik.
“Papua Barat mempunyai Kawasan ekonomi dan industri yang ingin ada keseriusan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Kemudian untuk even internasional, Papua Barat ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan Woman20 (W20) dan Youth20 (Y20) yang nantinya hasil rekomendasi akan dibawa pada pelaksanaan ke G20.
Pelaksanaan W20 akan berlangsung pada 7 – 9 Juni 2022. Sementara Y20 tanggal 17 – 19 Juni 2022.
‘‘Untuk W20 direncanakan ada 5 istri kepala negara dan sebagia besar mengikuti kegoatan tersebut secara virtual,” katanya.
Dalam pertemuan itu juga dibahas soal peraturan gubernur no. 4/2022 yang baru saja dikeluarkan tentang perubahan terhadap kedinasan, di mana ada beberapa dinas, salah satunya adalah Dinas PUPR yang dibagi menjadi 2 dinas, sehingga jika tidak dilakukan pelantikan pejabatnya, penyerapan anggarannya akan sulit dilakukan.
Hadir pula dalam kegiatan tersebut Kabag Protokol Setda Papua Barat, Helen F.D. **
