Oleh: Makawaru da Cunha I
PAPUAInside. com, JAYAPURA—Meski jaringan internet di wilayah Jayapura, Provinsi Papua, sudah normal kembali. Tapi tak menyurutkan langkah hukum DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Jayapura, untuk mengajukan gugatan kepada di Pengadilan Negeri Jayapura Kelas 1 A, Senin (21/6/2021).
Ketua DPC Peradi Jayapura Dr. Anthon Raharusun, SH, MH mengatakan hari ini Tim Perwakilan Kelompok Advokat Pengguna E-Court, yang tergabung dalam DPC Peradi Jayapura berjumlah 10 orang tim mewakili 205 anggota advokat mengajukan gugatan class action.
Ia menjelaskan pihaknya menggugat dengan total ganti rugi materiil (profesional fee dan operational fee) sebesar 174.250.000.000 ditambah Rp 52.275.000.000 menjadi 276.525.000.000.
Masing-masing pertama pemerintah RI Cq Menteri BUMN, Cq Direksi PT Telkom Indonesia, Cq General Manager PT Telkom Indonesia Wilayah Perwakilan Papua sebagai tergugat 1. Kedua pemerintah RI Cq Menteri Komunikasi dan Informatika RI sebagai tergugat II.
Ia mengatakan dasar gugatan adalah terkait dengan para advokat di seluruh Indonesia, termasuk di provinsi Papua itu menggunakan sistem E-Court, untuk pendaftaran perkara di pengadilan.
Mulai dari melakukan pendaftaran perkara secara online, kemudian melakukan pembayaran bea perkara secara online kemudian juga pemberitahuan pemanggilan secara online lalu kemudian juga mengenai persidangan-persidangan secara online untuk perkara-perkara pidana, perdana maupun tata usaha negara dan juga pengiriman dokumen persidangan, seperti replik, duplik, kesimpulan secara online.
“Itu semua tak bisa dilakukan selama 41 hari atau sejak 30 April hingga 9 Juni 2021, akibat jaringan telkomsel di Jayapura terputus,” tuturnya.
Menurutnya lantaran para pengacara ini memiliki ketergantungan dengan ketentuan yang dikeluarkan Mahkamah Agung, baik itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dengan Perubahan Nomor 1 Tahun 2019 maupun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 mewajibkan semua pengacara menggunakan sistem E-Court.
“Jadi pengadilan saat ini adalah berbasis IT, dengan ketergantungan pada internet. Jadi dengan terputusnya jaringan itu tentu saja para pengacara tak bisa melakukan aktivitas, untuk persidangan persidangan atau administrasi-administrasi perkara di pengadilan,” terangnya.
Oleh karena itu, tegasnya, pihanya selaku penggunaan E-Court merasa dirugikan dengan terputusnya kabel optik itu, sehingga melakukan gugatan class action.
Menurutnya walaupun jaringan internet telah diperbaiki, tapi tak berarti melepaskan tanggungjawab Telkom selaku penyelenggara telekomunikasi dalam hal terputusnya kabel itu.
Dikatakan ada pertanggungjawaban hukumnya, tak bisa alasan force mayor untuk melindungi kepentingan bisnis dari pada PT Telkom.
Tapi secara hukum Telkom bertanggungjawab bukan saja kepada angota Peradi Jayapura sebagai pengguna E-Court, tapi seluruh masyarakat yang merasa dirugikan. **
