Oleh: Vina Rumbewas I
PAPUAinside.com, WAMENA–Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) bagi 172 Pejabat Eselon di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan diwarnai aksi protes ratusan ASN dari beberapa kabupaten di wilayah Lapago, diantaranya kabupaten Lanny Jaya dan Tolikara.
Aksi protes ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Pemprov Papua Pegunungan, yang dinilai tidak mengakomodir para anggota tim pemekaran dari beberapa kabupaten di provinsi Papua Pegunungan.
“Hari ini kami berkumpul terkait data yang beredar di media sosial, tanpa ada pangkat dan golongan yang jelas dalam daftar nama. Sebagai tim DOB masing-masing kabupaten kami kecewa, karena tim DOB masing-masing kabupaten sudah diusulkan nama-namanya, namun tidak diakomodir satu pun dalam daftar 172 pejabat ini,” ungkap Pandimur Jikwa, Koordinator Demo, saat menyampaikan aspirasi di Halaman Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Wamena, Rabu (18/1/2023).
Menurutnya, kedatangan ratusan ASN ini bukan untuk melawan, namun untuk mengawal DOB.
“Jadi rasa kecewa dan ketidakadilan ini kami mau sampaikan harapan kami pelantikan ini ditunda dan lakukan evaluasi dulu. Tolong hargai Briur Wenda dan Jhon Tabo, mereka ini para pejuang DOB, tanpa ada kontribusi dari pihak mana pun,” katanya.
Lanjutnya, untuk itu pemprov Papua Pegununungan harus mengakomodir data-data yang diusulkan, jangan dipilah-pilah.
“Undang-undang kekhususan 80/20 ini juga tolong diberlakukan, karena masing-masing daerah sudah diberikan pemekaran, jadi jangan bawa kepentingan dalam pengaturan ini, harus transparan,” tegasnya.
Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo yang menerima langsung aspirasi para pendemo mengatakan bahwa di provinsi baru ini terdapat 7 suku besar, sehingga dirinya juga berharap perwakilan dari 7 suku ini dapat terakomodir.
“Jadi hari ini hanya 172, masih banyak. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah terima data. Kalau kita terima semua pegawai mau ditempatkan dimana? Karena kita baru ada tiga gedung, sementara 1.000 lebih data ASN sementara diproses di kemendagri,” jelasnya.
Ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk bersama-sama membangun provinsi Papua Pegunungan, jika ada hal-hal yang menjadi masalah maka didiskusikan bersama.
Penjabat gubernur juga menjelaskan bahwa penunjukan 172 pejabat Plt ini harus tetap berjalan, agar proses pemerintahan dapat berjalan.
Kondomo juga mengingatkan para pendemo bahwa jika terdapat pungli dalam pengisian jabatan di lingkungan provinsi baru yang dipimpinnya, maka diharapkan untuk segera melapor.
“Jika ada yang main uang kasih tahu, yang penting ada bukti hukum jangan cuman curiga atau menduga-duga. Kalau ada bukti, maka saya akan berikan ke kapolres dan kajari untuk di proses hukum,” tegasnya.
Setelah mendapatkan penjelasan dari penjabat gubernur bersama ketua tim DOB Briur Wenda dimana ASN yang belum terakomodir dalam pembagian SK gelombang pertama ini akan diakomodir pada gelombang ke dua yang akan mulai disusun pekan depan.
Akibat aksi protes ini, acara Plt Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di lingkungan Pemprov Papua Pegunungan, yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada Rabu (18/1/2023) pukul 12.00 WIT terpaksa molor hingga pukul 17.00 WIT. **
